MAMUJU — Market sounding yang digelar Biro PBJ Setda Sulbar menyasar langsung penyedia ATK di daerah. Pelaku usaha mendapat gambaran mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan agar bisa mengikuti proses konsolidasi tahun depan.
Perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sari Melani, hadir sebagai narasumber. Ia menjabat Ahli Madya Analisis Kebijakan Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah LKPP.
Dalam pemaparannya, Sari menjelaskan konsep dan tahapan konsolidasi ATK kepada para penyedia. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai mekanisme pengadaan yang akan dijalankan Pemprov Sulbar.
Mengapa Konsolidasi ATK Digelar Tahun Depan
Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Misinya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Melalui konsolidasi pengadaan, Pemprov Sulbar mendorong proses belanja yang lebih terencana, efisien, dan transparan. Skema ini juga dimaksudkan mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas pasar secara proporsional.
Masukan Penyedia Jadi Bahan Pematangan Skema
Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, menyebut market sounding sebagai bagian penting untuk memotret kondisi dan kesiapan pasar sebelum konsolidasi dijalankan.
"Kami ingin memastikan proses konsolidasi dipersiapkan dengan melihat kebutuhan pemerintah sekaligus kondisi penyedia di daerah. Karena itu, masukan dari penyedia menjadi penting agar skema yang disusun nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi," ujarnya.
Ruang Partisipasi Pelaku Usaha Lokal
Market sounding ini memperkuat komunikasi antara Biro PBJ dan pelaku usaha di Sulawesi Barat. Kedua pihak membangun pemahaman bersama mengenai arah konsolidasi ATK yang akan berjalan pada 2027.
Hasil penjajakan pasar tersebut menjadi salah satu bahan dalam pematangan tahapan konsolidasi ATK tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Tahapan ini menentukan bagaimana kebutuhan ATK seluruh perangkat daerah nantinya disatukan dalam satu proses pengadaan.
