MAMUJU — Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Sulbar, Astiah, memimpin keikutsertaan instansinya dalam rapat fasilitasi tersebut bersama staf. Agenda rapat menyoroti permasalahan yang dihadapi PT Intim Wisata Lestari sebagai pelaku usaha di daerah.
Rapat digelar secara daring melalui Zoom, Kamis 01 Oktober 2026. Forum itu mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah penyelesaian.
Astiah menyatakan fasilitasi permasalahan pelaku usaha masuk dalam tugas pemerintah daerah. Tujuannya memastikan kegiatan penanaman modal berjalan tanpa hambatan berarti.
"Kami terus berupaya memfasilitasi dan mengoordinasikan setiap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, sehingga dapat ditemukan solusi dan langkah tindak lanjut yang tepat sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Astiah.
Ia menambahkan rapat bersama BKPM menjadi momentum memperkuat koordinasi. Masukan dari pemerintah pusat dibutuhkan untuk menentukan penyelesaian yang tepat bagi PT Intim Wisata Lestari.
Sinergi tiga pihak dinilai penting agar setiap kendala ditangani secara efektif. Tanpa koordinasi, persoalan investasi berisiko berlarut dan menghambat realisasi usaha di daerah.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mendorong peningkatan koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha. Langkah itu menjadi bagian upaya Pemprov Sulbar menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
Pemerintah provinsi juga menargetkan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha. Fasilitasi dilakukan agar kegiatan penanaman modal di Sulawesi Barat tidak tersendat oleh persoalan administratif maupun teknis.
DPMPTSP Sulbar berkomitmen melakukan pengawalan dan fasilitasi terhadap permasalahan pelaku usaha. Fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal dijalankan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha.
Upaya tersebut diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi di Sulawesi Barat. Koordinasi berkelanjutan dengan BKPM dan pemangku kepentingan terkait menjadi kunci pelayanan yang responsif dan solutif.
DPMPTSP Sulbar menyatakan akan terus menghadirkan pelayanan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil rapat fasilitasi bersama BKPM menjadi dasar langkah tindak lanjut bagi penyelesaian kendala PT Intim Wisata Lestari.