MAMUJU — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Safaruddin, memaparkan materi bertajuk Navigasi Ekonomi Biru Sulawesi Barat dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulbar. Kegiatan itu menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Sekretaris Provinsi Junda Maulana agar pembangunan gerai KDKMP terverifikasi dan tepat sasaran. Selain Safaruddin, tampil sebagai pemateri Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Safaruddin menyoroti kebiasaan nelayan Sulbar yang menjual ikan dalam bentuk mentah ke luar daerah. Menurut dia, pola itu membuat daerah kehilangan nilai tambah hingga Rp39 miliar per tahun.
"Selama ini nelayan kita menjual ikan dalam bentuk mentah ke luar daerah, kita kehilangan nilai tambah hingga Rp39 miliar per tahun. Ke depan, KDKMP harus menjadi off-taker, menjadi pusat kumpul, pengolah, dan pemasar. Jangan biarkan ikan Sulbar menyejahterakan daerah lain," tegas Safaruddin.
DKP Sulbar mendorong sinergi antara KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai tulang punggung rantai pasok. KDKMP diarahkan menjadi penampung, pengolah, sekaligus pemasar hasil tangkapan nelayan setempat.
Sulbar memiliki 663 kilometer garis pantai, 69 pulau, dan 79.532 pelaku usaha perikanan. Produksi perikanan tahun 2024 tercatat 179.748 ton, terdiri dari perikanan tangkap 71.559 ton dan budidaya 108.321 ton.
Di balik angka itu, Safaruddin menyebut sejumlah persoalan struktural yang belum tuntas. Mulai dari kebocoran nilai tambah, dampak perubahan iklim, rantai perizinan kapal yang rumit, hingga keterbatasan infrastruktur rantai dingin atau cold chain.
Untuk menjawab tantangan tersebut, DKP Sulbar menyiapkan enam pilar dukungan bagi KDKMP di kawasan pesisir:
"Ekonomi biru bukan sekadar menangkap ikan. Ini tentang membangun ekosistem dari hulu ke hilir yang berpihak pada nelayan. KDKMP adalah kunci agar nelayan tidak lagi menjadi penonton di daerahnya sendiri," ujar Safaruddin menambahkan.
Blueprint Investasi TA 2027 senilai Rp356,3 miliar mencakup sejumlah proyek. Budidaya terintegrasi dan Keramba Jaring Apung (KJA) menelan Rp246,95 miliar. Sentra Pengolahan PPI Palipi dialokasikan Rp35 miliar, disusul pengawasan Pokmaswas dan VMS Rp28,08 miliar.
Pabrik Es Balok Kasiwa berkapasitas 20 ton per hari mendapat porsi Rp8,15 miliar. Rumah Kemasan untuk 30 hingga 50 UMKM dianggarkan Rp6,15 miliar.
Skema rantai pasok yang diusung DKP Sulbar bergerak dari hulu ke hilir. Nelayan dan pembudidaya memasok hasil ke KDKMP sebagai pusat kumpul, off-taker, dan cold chain. Dari situ masuk tahap hilirisasi berupa olahan, kemasan, dan sertifikasi sebelum dijual ke pasar akhir melalui Gerai KDKMP, program MBG, serta antar daerah atau ekspor.
DKP Sulbar menetapkan rencana aksi jangka pendek. Pemetaan 153 desa pesisir ditargetkan rampung Oktober 2026. Perintisan unit usaha di KNMP Sumare dan Babana menyusul November 2026.
Konsolidasi forum provinsi-kabupaten dijadwalkan Desember 2026, sebelum ekspansi dan replikasi model pada 2027. Safaruddin menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan di akhir paparan. Pertama, DKP masuk dalam Tim Terpadu KDKMP Provinsi sebagai penanggung jawab klaster kelautan-perikanan. Kedua, mewujudkan satu basis data tunggal yang terintegrasi dengan Simkopdes. Ketiga, menetapkan KDKMP sebagai mitra utama pengelola infrastruktur DKP TA 2027.